Langsung ke konten utama

Cara Anas Merespons Manuver Veteran Demokrat


Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya bersuara terkait politik internal Partai Demokrat. Tak ada respons reaktif apalagi sikap panik. Semuanya dijawab dengan santai dan tidak emosional. Spekulasi politik pasca-pertemuan Ketua DPD I Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat serta silaturahmi Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat terhadap posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terjawab sudah. Anas memberi respons atas manuver belakangan yang dibaca publik sebagai upaya penggulingan dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Anas tampil di muka publik setelah membisu selama hiruk-pikuk internal Partai Demokrat. Melalui ajang nonton bareng film "Soegija" bersama pengurus DPP Partai Demokra. Dia menyebutkan silaturahmi yang digelar FKPD PD merupakan konsolidasi partai. "FKPD Partai Demokrat dan lain-lain itu bagian dari konsolidasi partai," jawab Anas menjawab pertanyaan tentang silaturahmi FKPD PD. Dia menekankan yang paling penting, bagaimana spirit masa lalu yang baik bisa dipetik dan direaktualisasi. Dalam acara tersebut, Anas ditemani sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi Partai Demokrat seperti Sutan Bathoegana, Ramadhan Pohan, Saan Mustopa, Novariyanti Yusuf, dan lain-lain. Anas menegaskan inisiatif pendiri dan deklarator Partai Demokrat dengan menggelar acara silaturahmi akan memberi energi positif bagi keberlangsungan Partai Demokrat. "Jadi jangan ditafsirkan yang aneh-aneh, Tafsirnya satu ini energi yang baik bagi partai," papar Anas. Dalam kesempatan tersebut Anas menegaskan, ia sadar ada pihak yang menginginkan kekacauan di internal Partai Demokrat. Terkait wacana penggulingan dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas menjawab dengan santai. Menurut dia, wacana tersebut hanya upaya adu domba bagi internal partai. "Dan saya pastikan 100 persen itu gagal," tegas Anas. Dalam kesempatan tersebut, Sutan Bathoegana Siregar yang juga Sekretaris Umum FKPD PD mengatakan terkait ketidakhadiran Anas dalam silaturahmi FKPD PD karena undangan tidak diterima Anas. Menurut dia, undangan telah dikirim ke DPP Partai Demokrat, namun undangan belum diterima Anas Urbaningrum. Sementara Ramadhan Pohan juga menegaskan tidak ada kubu-kubuan di internal Partai Demokrat. Dia menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat hanya satu yakni Anas Urbaningrum. Begitulah Anas menjawab spekulasi politik paska pertemuan SBY dengan Ketua DPD I Partai Demokrat dan silaturahmi FKPD. Pernyataan politik yang muncul dalam dua forum tersebut dalam kenyataannya benar-benar dalam ruang hampa. Akibatnya, Anas pun menjawab dan meresponnya dengan santai

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TUNJANGAN PEJABAT CAPAI PULUHAN JUTA, BANYAK PEMDA TERANCAM BANGKRUT

TUNJANGAN PEJABAT CAPAI PULUHAN JUTA, BANYAK PEMDA TERANCAM BANGKRUT Oleh : FIKI PRIYATNA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data tentang 124 pemerintah daerah (pemda) yang terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada, melansir, di luar gaji pokok yang diterima pejabat. Mereka masih menerima berbagai tunjangan yang nilainya berlipat dibanding gaji pokoknya. Ingin berapa jumlah penerimaan tunjangan pejabat per bulannya? Berikut ini daftarnya. Pejabat eselon I Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tunjangan sebesar Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II 2 Rp 28 juta, eselon III Rp 10,55 juta, eselon IV Rp 6,56 juta, dan staf Rp 5,85 juta. Adapun, pejabat eselon I Pemprov Banten mendapat tunjangan sebanyak Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II Rp 11,48 juta, pejabat eselon III Rp 4,21 juta, pejabat ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Penegakan Hukum Bila Aktivisme Hukum Hakim Mati

Penegakan Hukum Bila Aktivisme Hukum Hakim Mati Oleh : FIKI PRIYATNA Adelin Lis dituduh melakukan pembalakan liar di hutan Mandailing Natal sehingga merugikan negara Rp 227 triliun. Tidak tanggung-tanggung, jaksa membidiknya dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Pasal 50 ayat 2 jo Pasal 78 UU Kehutanan. Namun, hakim Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan, dakwaan jaksa tidak terbukti. Hakim hanya menganggap terdakwa tidak menaati aturan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI). Perbuatan itu disebut bukan perbuatan pidana (delik), hanya melanggar izin atau hukum administrasi. Karena itu, majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan pidana, baik korupsi maupun illegal logging (Koran Tempo, Selasa, 16 November 2007). Berbagai pihak mengkritik putusan hakim. Ada yang menuding hakim tidak berpihak pada keadilan serta perlindungan hutan dan ekosistemnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa hakim tidak peka terhadap k...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENGENALI KEY LEVERAGE REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

MENGENALI KEY LEVERAGE REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH Oleh: FIKI PRIYATNA a. Pendahuluan Ketika reformasi birokrasi dimaknai sebagai perubahan positip dalam tubuh birokrasi, maka sebenarnya kita telah melakukan reformasi tersebut dalam waktu yang cukup lama. Pencanangan pembangunan aparatur pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa lalu adalah gambaran bahwa reformasi birokrasi bukan sesuatu yang baru dalam birokrasi pemerintah. Bahkan, jika kita kembali membuka dokumen penataan kelembagaan pasca revolusi 1945 dan program-program pembangunan sejak tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, semangat untuk melaksanakan reformasi birokrasi sudah dapat kita temukan. Namun demikian, reformasi bukan hanya sebuah proses perubahan. Reformasi adalah proses perubahan yang terencana dalam kerangka demokratisasi dan terbentuknya civil society. Indikator reformasi birokrasi antara lain adalah terwujudnya efisiensi, efektivitas, akuntabili...
Posting Komentar
Baca selengkapnya