Fiki Priyatna

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya bersuara terkait politik internal Partai Demokrat. Tak ada respons reaktif apalagi sikap panik. Semuanya dijawab dengan santai dan tidak emosional.  Spekulasi politik pasca-pertemuan Ketua DPD I Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat serta silaturahmi Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat terhadap posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terjawab sudah. Anas memberi respons atas manuver belakangan yang dibaca publik sebagai upaya penggulingan dirinya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Anas tampil di muka publik setelah membisu selama hiruk-pikuk internal Partai Demokrat. Melalui ajang nonton bareng film "Soegija" bersama pengurus DPP Partai Demokra. Dia menyebutkan silaturahmi yang digelar FKPD PD merupakan konsolidasi partai. "FKPD Partai Demokrat dan lain-lain itu bagian dari konsolidasi partai," jawab Anas menjawab pertanyaan tentang silaturahmi FKPD ...

ASAL USUL DESA DARMA KEC. DARMA , KAB. KUNINGAN Oleh : FIKI PRIYATNA Alkisah Desa Darma awalna lain mangrupa desa, tapi jaman baheula mah ngan sakedar hiji tempat anu dijadikeun pos pertahanan karajaan islam Cirebon pikeun nyerang jeung tempat pertahanan ngalawan Karajaan Galuh Talaga sareung Karajaan Galuh Ciamis. Dina peperangan antara Karajaan Islam Cirebon sareung KarajaanGaluh Talaga geus sababaraha kali,dina salila 5 tahun aya 15 kali patempuran. Diperkirakeun mulai tahun 1528 M. dina paperangan anu mungkasan Desa Darma dijadikeun pos pertahan terahir, eta sakabeh kakuatan Kerajaan Islam saperti Karajaan Islam ti Sumatra, Malaka, Banten Demak ku Karajaan Islam Cirebon dikerahkeun pikeun nyerang Karajaan Galuh Talaga jeung Karajaan Galuh Ciamis. Di perbatasan Karajaan Galuh Talaga jeung Karajaan Islam Cirebon serangan pasukan Prabu Jaya ti pihak Karajaan Galuh Talaga dihadang ku pasukan Adipati Kuningan Suraga Jaya, Suraga Jaya nyaeta putra Ki Gedeng Luragu...

TUNJANGAN PEJABAT CAPAI PULUHAN JUTA, BANYAK PEMDA TERANCAM BANGKRUT Oleh : FIKI PRIYATNA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data tentang 124 pemerintah daerah (pemda) yang terancam bangkrut. Alasannya pada APBD 2011, 124 daerah itu memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya 1 hingga 15 persen. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada, melansir, di luar gaji pokok yang diterima pejabat. Mereka masih menerima berbagai tunjangan yang nilainya berlipat dibanding gaji pokoknya. Ingin berapa jumlah penerimaan tunjangan pejabat per bulannya? Berikut ini daftarnya. Pejabat eselon I Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat tunjangan sebesar Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II 2 Rp 28 juta, eselon III Rp 10,55 juta, eselon IV Rp 6,56 juta, dan staf Rp 5,85 juta. Adapun, pejabat eselon I Pemprov Banten mendapat tunjangan sebanyak Rp 50 juta. Untuk pejabat eselon II Rp 11,48 juta, pejabat eselon III Rp 4,21 juta, pejabat ...

SBY: MTQ Jadi Sarana Kebangkitan Toleransi Umat Beragama di Ambon         Msabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXIV tahun ini terasa lebih istimewa karena digelar di Ambon, Maluku. Acara dua tahunan tersebut selain menjadi daya tarik nasional, kini juga jadi sarana toleransi umat di Ambon. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan MTQ di Lapangan Merdeka, Ambon. Tema yang diusung dalam acara ini adalah 'Dengan MTQ Nasional XXIV Kita Tingkatkan Kualitas Kehidupan Beragama di Indonesia'. "Tema ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan beragama sekaligus kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara," kata SBY. "Utamanya nilai-nilai kesalehan sosial, solidaritas, dan toleransi. Kita ingin memperkokoh nilai-nilai universal itu sebagai landasan dalam mewujudkan negara kita sebagai model semangat toleransi di kalangan umat beragama," sambungnya...

MENGENALI KEY LEVERAGE REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH Oleh: FIKI PRIYATNA a. Pendahuluan Ketika reformasi birokrasi dimaknai sebagai perubahan positip dalam tubuh birokrasi, maka sebenarnya kita telah melakukan reformasi tersebut dalam waktu yang cukup lama. Pencanangan pembangunan aparatur pemerintah dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa lalu adalah gambaran bahwa reformasi birokrasi bukan sesuatu yang baru dalam birokrasi pemerintah. Bahkan, jika kita kembali membuka dokumen penataan kelembagaan pasca revolusi 1945 dan program-program pembangunan sejak tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, semangat untuk melaksanakan reformasi birokrasi sudah dapat kita temukan. Namun demikian, reformasi bukan hanya sebuah proses perubahan. Reformasi adalah proses perubahan yang terencana dalam kerangka demokratisasi dan terbentuknya civil society. Indikator reformasi birokrasi antara lain adalah terwujudnya efisiensi, efektivitas, akuntabili...

ANALISIS KETERKAITAN MATERI DIKLATPIM TINGKAT II DENGAN MODEL KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH Oleh: FIKI PRIYATNA Abstract The dissimilarity of authority between echelon II in central government and local government make an implication on the difference on their leadership competencies. But, there is no different treatment for them in the program “diklatpim tingkat II” activity, especially in its training and education content. Biases of training and education result potentially occur, that’s why we put research focus on the echelon II of local government. This research leads to explore the relationship between the content of the program and the leadership competencies that actually needed by local government. The research result shows that all of training and education content have a link with local government’s leadership competencies. Furthermore, each of them can develop many kinds of local government’s leadership competencies. Key word...